Matahari Kembar dalam Kabinet Merah Putih: Bayang-bayang Jokowi di Era Prabowo

Oleh: Sandi Brahma Tandea

SURABAYA - analisapost.com | Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 melalui Pilpres 2024 tidak serta merta menandai babak baru yang benar-benar independen dalam politik nasional. Sebaliknya, dinamika pasca-pemilu justru menunjukkan kecenderungan munculnya matahari kembar dalam struktur kekuasaan nasional.

Ilustrasi Matahari Kembar dalam Kabinet Merah Putih

Istilah ini merujuk pada dominasi dua tokoh sentral dalam pengambilan keputusan politik: Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi), yang meskipun secara konstitusional akan segera mengakhiri masa jabatannya, nyatanya tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan mendatang.

Fenomena ini tampak jelas dalam acara HUT Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Alih-alih menjadi panggung konsolidasi kekuatan Prabowo sebagai pemimpin masa depan, acara tersebut justru dipenuhi dengan teriakan “Hidup Jokowi!” dari para kader dan simpatisan.

Sorak-sorai itu bukan sekadar simbol loyalitas personal, tetapi juga refleksi dari kenyataan bahwa Jokowi adalah sosok yang turut menentukan arah Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan memberi kepercayaan penuh kepada Prabowo untuk melanjutkan estafet kekuasaan.

Kenyataan ini mengundang pertanyaan tajam dari publik. Apakah Prabowo benar-benar pemimpin yang mandiri? Atau ia sekadar meneruskan agenda kekuasaan yang sudah dibentuk dan diformat oleh pendahulunya?

Dugaan adanya pemilu yang berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif  bukan lagi sekadar teori konspiratif.

Ia menjadi isu yang mengemuka dalam diskursus publik, terutama setelah banyaknya kejanggalan proses selama masa kampanye hingga rekapitulasi suara.

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Istana Negara pada Rabu (26/3/2025) pun menjadi titik terang dari dinamika tersebut.

Informasi yang didapatkan menyebutkan bahwa pembicaraan berlangsung selama dua jam, lalu dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebuah simbolisasi keakraban dan kesinambungan politik yang tidak biasa antara pemimpin lama dan baru.

Dalam tradisi demokrasi, presiden yang purna tugas umumnya menjaga jarak dengan penerusnya, memberikan ruang untuk membangun kredibilitas dan otoritas baru. Namun dalam konteks ini, Prabowo justru tampak berada dalam orbit kekuasaan Jokowi yang belum usai.

Keadaan ini berpotensi menciptakan benturan otoritas di tengah masyarakat yang masih mencari arah di bawah kepemimpinan baru. Kebijakan yang lahir dari pengaruh ganda cenderung tidak konsisten, ambigu, dan penuh kompromi.

Masyarakat bisa merasa tidak mendapatkan kepastian arah pemerintahan, karena Prabowo bukan hanya memimpin dengan gaya dan visinya sendiri, tetapi juga dibebani harapan untuk melanjutkan legacy Jokowi.

Dalam banyak aspek, situasi ini menciptakan kondisi pemerintahan yang bias karena pada hakikatnya, satu kapal tidak bisa memiliki dua nahkoda.

Kritik publik terhadap Prabowo pun mulai muncul, terutama terkait responsnya terhadap suara-suara rakyat yang mengkritik pemerintahan. Bukannya menampung dan menyikapi dengan kepala dingin, Prabowo justru dikenal kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dinilai tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

Dalam konteks demokrasi, kemampuan seorang pemimpin menanggapi kritik dengan bijak adalah tolok ukur kedewasaan politik. Maka, respons-respons impulsif dari Presiden terpilih hanya akan memperkuat anggapan bahwa ia belum sepenuhnya siap memimpin secara utuh tanpa intervensi dari pihak lain.

Secara keseluruhan, fenomena matahari kembar ini bukan hanya menjadi tantangan personal bagi Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi ancaman struktural bagi jalannya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Jika tidak segera ditegaskan siapa yang benar-benar mengambil keputusan strategis, pemerintahan ke depan berpotensi mengalami stagnasi, kebijakan tambal sulam, hingga konflik internal koalisi.

Publik menanti sikap tegas Prabowo: apakah ia mampu berdiri sebagai pemimpin yang berdaulat, atau terus berada dalam bayang-bayang tokoh yang telah selesai secara konstitusional, tetapi belum berhenti berpolitik.