Luluk-Lukman Suarakan Nasib Warga Pesisir: Moratorium Proyek Surabaya Waterfront Land

SURABAYA - analisapost.com | Dalam debat Pilgub Jatim 2024, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, menyampaikan komitmennya untuk menunda proyek reklamasi di pesisir Surabaya jika terpilih. Ia mengusulkan agar proyek tersebut dikaji ulang demi kepentingan masyarakat.

Luluk-Lukman Suarakan Nasib Warga Pesisir (Foto: Div)

Luluk menyampaikan keprihatinannya. Ia berjanji akan mendorong Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Presiden Prabowo, agar kebijakan tersebut ditinjau kembali.

Ia mengungkapkan telah menerima ratusan aduan dari warga Kenjeran, Surabaya, yang merasa ruang hidup mereka terancam akibat proyek ini.

"Ini harus menjadi pertimbangan besar: apakah kita membangun kawasan permukiman yang sehat atau justru menggusur rakyat kita sendiri," ujar Luluk dengan tegas dalam debat pamungkas bertema infrastruktur dan lingkungan hidup, Senin (18/11/24).

Luluk juga menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang adil dan berkomitmen melindungi kepentingan rakyat meskipun harus menghadapi risiko besar.

“Demi kepentingan rakyat Jawa Timur, tidak ada kata mundur dalam memperjuangkan kebenaran hingga titik darah penghabisan," tambahnya

Proyek Reklamasi Pesisir Timur Surabaya Menuai Penolakan

Proyek reklamasi wilayah Pesisir Timur Surabaya seluas 1.085 hektare, yang mencakup 12 kampung di sekitar Pantai Kenjeran, telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat.

Namun, proyek ini menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk para nelayan yang mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.

Luluk, bersama pasangannya Lukman, menegaskan bahwa proyek ini akan dibahas bersama Presiden Prabowo untuk dilakukan moratorium atau penghentian sementara.

"Ironisnya, Gubernur Jatim saat ini hanya diam. Kami di sini untuk memastikan suara rakyat didengar dan dilindungi," pungkas Luluk.

Proyek ini direncanakan membangun empat pulau baru di kawasan tersebut, namun mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya nelayan yang merasa terancam ruang hidupnya.

"Sayangnya, Gubernur Jatim hanya diam,” ujar Luluk dikenal kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Proyek ini menjadi salah satu isu krusial dalam Pilgub Jatim 2024, mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.(Che)

Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com

Editor: Dewi