Khofifah dan Masa Depan Kepemimpinan Jawa Timur: Antara Capaian dan Kekecewaan Rakyat

Oleh: Sandi Brahma Tandea

SURABAYA - analisapost.com | Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Meski berhasil terpilih kembali untuk memimpin salah satu provinsi paling strategis di Indonesia, banyak suara yang mulai mempertanyakan: apakah Khofifah masih layak memimpin Jawa Timur ke depan?

Ilustrasi Khofifah dan Masa Depan Kepemimpinan Jawa Timur, Antara Capaian dan Kekecewaan Rakyat (Ilustrasi: analisapost)

Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam berbagai kesempatan, Khofifah kerap menonjolkan sederet capaian yang seolah menggambarkan keberhasilan pemerintahannya.

Ia bangga mengumumkan bahwa angka investasi di Jawa Timur pada tahun 2023 menembus Rp 145 triliun tertinggi selama lima tahun terakhir masa kepemimpinannya. Ia juga menekankan bahwa investasi ini berkontribusi dalam pembukaan lapangan kerja serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang disebut lebih rendah dibandingkan angka nasional.

Tak hanya itu, Jawa Timur juga memperoleh sejumlah penghargaan dari dua kementerian atas berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Capaian-capaian ini tentu patut diapresiasi.

Namun, apakah capaian-capaian tersebut cukup untuk menjamin bahwa Khofifah benar-benar berpihak pada rakyat?

Faktanya, ketika publik mulai menyoroti sisi gelap pemerintahan yakni dugaan korupsi yang menyeret Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan nilai fantastis mencapai Rp 65 miliar, respon Khofifah justru nyaris tak terdengar.

Sebagai pemimpin, sikap diam dalam menghadapi dugaan penyalahgunaan uang rakyat menjadi sebuah ironi yang mencederai kepercayaan publik.

Masyarakat tentu berhak marah ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan justru diduga digelapkan oleh oknum yang berada dalam sistem pemerintahan.

Apalagi ketika pemimpinnya tidak menunjukkan sikap tegas, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi ataupun langkah konkret.

Tak berhenti di situ, belakangan publik Jawa Timur juga ramai menyuarakan aspirasi agar ada kebijakan pengampunan atau relaksasi pajak, sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Tuntutan ini bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap keadilan sosial. Mereka ingin agar beban pajak yang dipikul rakyat diimbangi dengan transparansi dan penggunaan dana yang bersih dari korupsi.

Namun sayangnya, aspirasi ini pun tidak mendapat perhatian berarti. Hingga kini, Khofifah tidak memberikan respon, bahkan terkesan acuh terhadap suara rakyat. Padahal, suara rakyat adalah cerminan legitimasi kepemimpinan. Ketika suara itu diabaikan, apa lagi yang tersisa dari makna demokrasi?

Khofifah, yang dulunya dielu-elukan sebagai sosok ibu bangsa, kini justru mulai kehilangan simpati di kalangan bawah. Bukan karena ia gagal sepenuhnya, tapi karena ia terlalu sering memamerkan angka-angka statistik tanpa menunjukkan empati dan ketegasan terhadap isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Kepemimpinan bukan hanya soal prestasi di atas kertas, melainkan juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit dan berdiri bersama rakyat di tengah krisis.

Rakyat Jawa Timur tidak hanya butuh pemimpin yang pandai memaparkan laporan, tapi juga pemimpin yang mau turun tangan ketika rakyatnya dirugikan.

Kini, menjelang paruh kedua masa jabatannya, Khofifah dihadapkan pada tantangan besar. Bukan hanya mempertahankan investasi atau mencari penghargaan baru, tapi mengembalikan kepercayaan publik yang mulai tergerus.

Sudah saatnya ia berhenti membanggakan masa lalu, dan mulai menunjukkan kepemimpinan yang lebih berpihak pada rakyat.

Jika tidak, maka wajar saja jika pertanyaan “Apakah Khofifah masih layak memimpin Jawa Timur?” terus bergema.

Sebab, kepemimpinan yang baik bukan hanya soal pencapaian, tapi juga tentang keberpihakan dan kejujuran dalam mengemban amanah.