SUNGAILIAT - Analisa Post | Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang merupakan salah satu sentra pertambangan timah terbesar yang ada di Indonesia. Akan tetapi hasil dari penambangan timah itu sendiri belum memberikan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat Kep. Babel.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi, S.Sos pada saat mengunjungi cabang dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) wilayah Bangka, Selasa (04/05/2021).
"Kita berharap agar pemberian royalti bagi Provinsi Kep. Babel dapat meningkat dari tahun sebelumnya" kata Herman
Apalagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) diambil alih oleh Pemerintah Pusat.
Pengambilalihan pengelolaan pertambangan (pertambangan dan perizinan) oleh pemerintah pusat dipandang kurang menguntungkan bagi daerah yang menjadi tempat eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, karena daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelolah hasil kekayaan alamnya sendiri.
Beberapa upayapun telah dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kep. Babel untuk meninjau kembali UU minerba tersebut khususnya terkait kewenangan pertambangan dan perizinan yang sebelumnya ada di pemprov, tapi saat ini semua diambilalih oleh pemerintah pusat.
" Saat ini DPRD bersama Gubernur Kep. Babel terus berjuang ke pusat agar beberapa kewenangan-kewenangan yang dapat dikerjakan didaerah dapat dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota," harap politisi PDIP ini.
Ditambahkan Kepala Cabang ESDM wilayah Bangka, Petrus Sukrislisbagyo saat ini pihaknya masih menunggu peraturan pusat lebih lanjut. Apabila semua diambil pusat, pihaknya mengikuti, tapi jika diberikan kepada daerah pihaknya siap.(Redi)
コメント