Bali, Analisa Post | Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Forkopimda Bali untuk terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19. Tujuannya, menjamin kesehatan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata akan terus tumbuh setelah terdampak pandemi.
Pengarahan itu disampaikan Sigit saat memimpin rapat dengan Forkopimda Bali bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Minggu (29/8). "Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga, pertumbuhan ekonomi di Bali akan semakin tumbuh," tutur Sigit.
Ditengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga dengan perekonomian Bali, pertumbuhannya mencapai 2,83 persen.
Sigit mengungkapkan, strategi pengendalian Covid-19 dibagi menjadi tiga. Yaitu, protokol kesehatan (prokes) ketat, dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Kemudian, memperkuat 3T (tracing, testing dan treatment). Terakhir, percepatan program vaksinasi massal.
Selain memperkuat strategi tersebut, Sigit pun meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan penyekatan. Mulai dari penyekatan antar-provinsi, antar-kabupaten/kota, serta pembatasan mobilitas dan aktifitas masyarakat.
"Mengintensifkan penyekatan antar-provinsi melalui pintu masuk transportasi udara, yaitu penyekatan di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Penyekatan antar-kabupaten/kota melalui pos check point antar kabupaten/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol," ujar mantan Kabareskrim Polri.
Selanjutnya, Sigit menjelaskan, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan kelonggaran. Namun, mereka harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 35 tahun 2021.
Adapun persyaratannya pelaku perjalanan antar-provinsi adalah menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut harus menunjukkan hasil negatif antigen H -1. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara pun harus menunjukkan hasil negatif PCR H-2. Lalu, perjalanan dengan pesawat antar kabupaten/kota di Jawa-Bali harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
“Termasuk untuk para petugas akan dilakukan pengawasan, yaitu akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan," tegas Sigit.
Selain itu, Sigit berharap Forkopimda Bali bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat. Tujuannya mengajak warga yang terpapar virus corona untuk mau di isolasi terpusat (isoter). Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di isoter lebih tinggi. Sebab, itu ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).
"Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan pemerintah daerah (pemda), seluruh tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Penjelasan secara baik perlu dilakukan dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter," papar Sigit.
Sigit menegaskan, Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi terhadap target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan vaksinasi nasional. Tujuannya, Herd Immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.
"Untuk mengurangi resiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut, sinergisitas TNI-Polri dan pemda serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar," tandas Sigit.
Menurut Sigit, dengan segala upaya, keseriusan, kerja sama dengan seluruh elemen, dan langkah Extraordinary, kesehatan masyarakat dapat terjamin. Dengan demikian, aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.
"Ketika kasus Covid-19 bisa terkendali, daerah tersebut secara otomatis mendapat pelonggaran. Aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti yang terjadi pada Aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Tentunya, ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat," jelas Sigit.
Setelah memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, yang dijadikan lokasi isoter. Mereka melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien Covid-19. (BERTUS/Ced).
Comments