SURABAYA - analisapost.com | Ini adalah film yang banyak membantu masyarakat untuk menilai keadaan negara Indonesia dimana film ini memberikan pencerahan bagi masyarakat terkait banyaknya kecurangan yang dilakukan seorang pemimpin untuk kegiatan pemenangan dalam Pemilu 2024 yang dilengkapi keluarnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang hingga saat ini tidak ada orang yang membantah bahwa dari sisi perundang-undangan dan jelas itu adalah Nepotisme (sesuatu yang haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan oleh presiden).
Dengan adanya film Dirty Vote, sebuah bentuk pendidikan politik kepada masyarakat, karya Dandhy Dwi Laksono yang dirilis pada tanggal 11 februari 2024 ini mengkritisi sistem demokrasi dan Pemilu menjelang 14 Februari 2024 di harapkan mata kita terbuka tentang berbagai potensi kejahatan pemilu dan kecurangan memang nyata ada di sekitar kita. Perlawanan terhadap presiden Joko Widodo adalah satu bentuk konstitusional layak dilakukan oleh siapapun yang ingin bersikap.
Kita tidak bisa biarkan hasil Pemilihan Umum berlalu begitu saja padahal aroma kebusukannya sangat kuat. Diperlukan semangat dan bukti nyata dalam melakukan aksi dari perlawanan. Jangan sampai ini menguap di udara.
Bagaimana untuk Pemakzulan?
Memakzulkan presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam pemilu 2024. Tetapi memakzulkan presiden kaitannya dengan seberapa jauh kita bisa berdebat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh presiden.
Dan ketika kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran itu sudah cukup memadai untuk membuat proses pemaksulan bisa dilakukan, maka sebagai warga negara kita berhak untuk mengatakan "Presiden Layak Dimakzulkan dan Selayaknya Dimakzulkan".
Seperti yang disampaikan tiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gajah Mada (UGM) menjelaskan dalam film.
Ada beberapa poin penting yang wajib masyarakat ketahui terutama masyarakat yang telah terkontaminasi oleh pragmatisme virus yang diciptakan oleh penguasa seperti laporan demi laporan terkait mobilisasi tentang aparatur negara hingga aparat keamanan diperintahkan untuk memenangkan salah satu paslon dengan memanipulasi dalam sistem pemilu.
Contoh lain adanya intimidasi terhadap Kepala Desa. Apabila tidak mengikuti, maka dana desa digunakan untuk diperkarkan. Penggelembungan suara terjadi dimana-mana ditambah lagi ada kertas suara yang sudah tercoblos otomatis menjadi pertanyaan kemana hilangnya suara tersebut.
Dirty Fote ini dengan durasi 1 jam 57.21 detik, menyuguhkan sejumlah data yang kekuasaan telah digunakan untuk merusak tatanan demokrasi. Selain itu juga membicarakan tentang syarat menang satu putaran, penunjukan 20 pejabat (Pj) Gubernur dan Kepala Daerah hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Tidak sampai disana, film ini juga menyinggung Papua menjadi daerah yang berpeluang dimenangkan yang dapat menguntungkan oleh Prabowo-Gibran dan Provinsi tersebut dipecah menjadi 6, yakni Papua, Papua Barat, papua Selatan, papua Tengah, Papua Pegunungan serta papua Barat Daya.
Anggaran bansos semakin meningkat yakni mencapai 500 Triliun melebihi Covid-19. bawaslu dianggap tidak kompeten sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.
KPU juga tak luput dari perhatian yang telah meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden setelah putusan MK. Padahal KPU belum membuat aturan turunan untuk menyingkapi putusan yang mengubah syarat pencalonan capres cawapres.
Dalam kesempatan itu Feri Amsari mengatakan bahwa membiarkan kecurangan pemilu sama halnya dengan merusak bangsa Indonesia.
"Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi," ucapnya di depan semua mahasiswa saat berdiskusi.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Dandhy Dwi laksono, Produser dan sutradara film dokumenter mengatakan berhasil tidaknya film tersebut tergantung pada apa tafsirannya. Tapi yang paling valid adalah di ukur dari niat yang membuat film.
"Hanya pembuat film Dirty Vote yang bisa memutuskan ini berhasil atau tidak," ujarya kepada awak media seusai menjadi pembicara pada kegiatan nonton bareng dan diskusi bersama.
Sementara Romo sebagai Dekan Fakultas Filsafat dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Dr. Aloysius Budiawan Louis,Lic.Phil mengatakan pemilihan UKWMS sebagai lokasi nobar adalah karena kedekatannya dengan teman-teman dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).
"Kami sangat bangga kampus UKWMS dipilih oleh teman-teman dari AJI. Kami juga sudah sering berkolaborasi seperti mengadakan pelatihan jurnalistik," jelasnya.
"Intinya kami senang mahasiswa -mahasiswi baik dari kampus UKWMS ataupun dari luar kampus ini bisa nobar dan diskusi bersama AJI. Terkait soal intimidasi dan hadirnya intel disini, bagi kami itu wajar sebatas keamanan saja kok. Kita bicara diluar konstelasi dan tentu sangat diperlukan apalagi demokrasi lagi kurang sehat sehingga mahasiswa perlu tahu dan jangan hanya berpikir sesuk aku dadi opo (Besuk saya jadi apa)," tegasnya kepada awak media AnalisaPost.
Dari pantauan awak media terlihat antusias para mahasiswa ditunjukan dengan hadirnya mereka berbondong-bondong datang ke Auditorium Benediktus UKWMS Jalan Dinoyo, Rabu (21/2/24).
Dengan menonton film dokumenter Dirty Vote berharap rakyat melek dan tersadar akan rusaknya demokrasi di Indonesia. Film ini bukan berisi fiksi atau berita bohong. Materi yang disajikan oleh pakar dalam film ini didasarkan pada fakta pengadilan, rekam peristiwa dalam rangkaian Pilpres, dan analisis akademis.(Dna/Che)
Dapatkan berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari dan ikuti berita terbaru analisapost.com di Google News klik link ini jangan lupa di follow.