SURABAYA - analisapost.com | Ratusan Mahasiswa ITS, PENS, dan PPNS mengadakan aksi penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai tiba di Kantor DPRD Jawa Timur pada Jumat siang (23/8/2024).
Sebelum melakukan konvoi menuju Gedung DPRD Jawa Timur, mereka berkumpul di sekitar Graha dan Bundaran ITS untuk berkoordinasi.
Presiden BEM ITS, Muhammad Dimas Fikri Alvian, menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. "Kami, mahasiswa ITS, PENS, dan PPNS, berkumpul untuk menyuarakan aspirasi kami sebagai mahasiswa bahwa kondisi negara ini genting sekali. Konstitusi diabaikan dan dipermainkan," kata Dimas.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat poin sikap kepada pemerintah dan DPR RI. Pertama, mereka menolak revisi Undang-Undang Pilkada karena dianggap tidak diperlukan.
Kedua, mereka menuntut DPR dan pemerintah untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendesak KPU untuk menerbitkan PKPU sesuai Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XII/2024, serta tetap menjunjung prinsip Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
Ketiga, mereka mengutuk adanya persekongkolan antara pemerintah dan DPR yang dianggap berupaya menghancurkan konstitusi demi kepentingan politik golongan tertentu. "Kami mengutuk adanya kongkalikong antara DPR dan pemerintah yang mencoba menabrak konstitusi," tegasnya.
Sementara salah satu perwakilan dari Universitas Wijaya Kusuma, Achmad Boeyoeng Verdiansyah, juga menyampaikan hal serupa. Ia meminta Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur dalam Pilkada 2024.
"Sistem oligarki wajib dihapus. Kami mengutuk keras jika Jokowi cawe-cawe (ikut campur) dalam Pilkada 2024. Jika ini terjadi, saya yakin Indonesia akan semakin rusak dan masyarakat akan marah serta menuntut Jokowi turun," pungkasnya.
Mereka tiba di gedung DPRD Jatim sekitar pukul 14.15 WIB, langsung berbaris di depan kawat berduri yang terpasang dengan mengenakan almamater yang berbeda, diantaranya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA).
Dari pantauan awak media AnalisaPost, selain membawa beberapa bendera organisasi mahasiswa ekstra, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mereka juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisikan penolakan terhadap revisi UU Pilkada.
Aksi sempat memanas manakala keinginan bertemu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi belum terpenuhi bahkan para mahasiswa sempat menerobos pagar berduri termasuk melakukan lempar botol ke arah polisi dan gedung.
Mereka juga menuliskan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo. "Selamat datang diera reformasi, berbangsa-bangsa bersuku-suku dirusak tukang kayu, gagalkan RUU Pilkada, demokrasi mati karena dinasti politik," tulis beberapa poster yang dibawa mahasiswa.
Akhirnya sekitar Pukul 15.00 WIB, Kusnadi menemui para peserta aksi. Kedatangannya dicemooh karena sempat enggan menemui dengan alasan sakit.
Kedatangannya dikawal beberapa anggota Kepolisian dan bergegas menuju mobil komando guna menyampaikan pernyataannya. Kusnadi sebagai Ketua DPRD Jatim mendukung sepenuhnya tuntutan dari berbagai elemen masyarakat. Setelah berhasil ketemu Ketua DPRD Jatim para mahasiswa berangsur-angsur meningalkan lokasi aksi. (Che)
Dapatkan update berita pilihan serta informasi menarik lainnya setiap hari di analisapost.com
Editor: Dewi
Comments